Banyak pihak termasuk Diskominfo kabupaten membuat versi ubahan OpenSID sendiri, dan memasangkan di desa di wilayah mereka. Contohnya:
- Kab Pesisir Selatan,
- Kab Kulon Progo,
- Kab Bandung,
- Kab Lima Puluh
- Kota dan
- banyak kabupaten lain.
Mengapa mereka lakukan itu? Terutama supaya bisa bebas menambah fitur sesuai kebutuhan yg mereka inginkan untuk desa di wilayah mereka tanpa harus berdialog dengan pihak lain; dan juga karena struktur pelaksanaan proyek pengembangan yg umumnya tidak ramah dilakukan melalui format kerjasama dengan pihak ketiga.
Tetapi apa dampaknya? Desa yg menggunakan akan terkunci pada versi ubahan tersebut, dan mereka akan seterusnya tergantung pada Diskominfo yg mengembangkan. Kalau ada masalah, mereka tidak dapat bertanya pada komunitas OpenSID, tetapi harus bertanya pada Diskominfo ybs. Kalau perlu perbaikan atau fitur tambahan, mereka harus meminta pada Diskominfo ybs, dan tidak bisa meminta bantuan komunitas OpenSID. Mereka tidak bisa memanfaatkan perbaikan di setiap rilis baru OpenSID. Mereka tidak bisa memanfaatkan kontribusi dari komunitas OpenSID.
Kalau Diskominfo ybs tanggap dan selalu siap membantu, mungkin tidak bermasalah. Tapi bagaimana kalau anggaran Diskominfo terbatas, atau pimpinan atau SDM Diskominfo berubah sejak aplikasi ubahan dikembangkan? Apakah ini resiko yg dapat diterima desa?
Apa alternatifnya?
Kami sudah lama menghimbau dan mengajak semua pihak yg memerlukan fitur tambahan untuk bekerjasama dengan OpenDesa. Bukan terutama supaya OpenDesa mendapat bagian dari ‘proyeknya’ — tetapi supaya bisa membantu mereka menggabungkan fitur tambahan yg mereka perlukan ke rilis resmi OpenSID.
Sehingga desa di wilayah Diskominfo ybs tetap dapat menggunakan rilis resmi OpenSID — tetapi yg sudah berisi fitur yg inginkan Diskominfo. Dengan demikian, desa2 itu tetap bisa memanfaatkan bantuan komunitas OpenSID dan tetap dapat memanfaatkan rilis baru OpenSID.
Apakah skenario ideal ini dapat tercapai? Memang selama ini belum ada Diskominfo yg berminat bekerjasama secara aktif. Kab Bandung telah pernah mengirimkan modul inventaris untuk digabungkan ke rilis OpenSID, tetapi bukan melalui format rilis tunggal yg kami bayangkan.
Namun sekarang ada sedikit celah yg mudah-mudahan dapat kita kembangkan menjadi kerjasama yg lebih mendalam. Diskominfo Kab Lima Puluh Kota telah bersedia menyediakan script ubahan mereka dan juga menjelaskan fitur tambahan yg telah mereka terapkan dan mereka perlukan.
Dengan demikian, kita sebagai komunitas OpenSID sekarang dapat mempelajari kebutuhan Diskominfo Kab Lima Puluh Kota dan menggabungkan fitur yg diperlukan ke rilis OpenSID. Mengapa? Karena sangat mungkin kebutuhan SID tidak terbatas pada satu wilayah saja, tapi hampir selalu diperlukan oleh semua desa. Jadi kebutuhan Kab 50 Kota hampir pasti juga akan bermanfaat bagi desa lainnya.
Yaitu, dengan menggabungkan fitur tambahan Kab 50 Kota, kita akan membantu semua desa. Sesuai moto kita: ‘berbagi, berkolaborasi, bekerjasama untuk manfaat bersama’.
Ok, kita sudah mulai laksanakan, karena ini bukan teori — tetapi sudah terbukti berulang-ulang.
Sebagai langkah awal, kami sudah mulai terapkan salah satu fitur yg diperlukan oleh Kab 50 Kota. Mereka telah mengubah versi OpenSID mereka supaya halaman Layanan Mandiri berdiri sendiri, mengisi halaman sepenuhnya supaya lebih jelas dan lebih mudah digunakan. Kami coba buatkan versi serupa untuk nanti digabungkan ke rilis OpenSID. Lihat gambar di atas.
Apa langkah selanjutnya? Kami akan terus berdialog dengan pihak Diskominfo Kab 50 Kota untuk mengajak mereka bekerjasama aktif dengan kami supaya nantinya SEMUA fitur yg mereka perlukan masuk ke rilis OpenSID dan aplikasi yg mereka serahkan kepada desa di wilayah mereka BUKAN versi ubahan, tetapi rilis resmi OpenSID. Itu tujuan kami.
Mudah2an teman2 anggota komunitas OpenSID mendukung dan bersedia membantu.