Jakarta, 19 Juni 2024 – OpenDesa diundang sebagai narasumber dalam Diskusi Penyelenggaraan Sistem Informasi Desa yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada hari Rabu, 19 Juni 2024. Diskusi tersebut dilaksanakan melalui aplikasi Zoom dan dihadiri oleh Alfia Oktivalerina, Koordinator Bidang Perdesaan Direktorat Pembangunan Daerah Dicky Rahardiantoro, Manajer Bidang Perencanaan, Analisa dan Pemanfaatan Data, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tertinggal Kabupaten Kendal, serta beberapa penyedia sistem informasi desa, yaitu OpenDesa sebagai pengembang OpenSID, Smart Digital Desa, dan DigiDes.
Dalam pertemuan tersebut, OpenDesa menyampaikan peran penting OpenDesa dalam mendukung digitalisasi desa di Indonesia. Sebagai organisasi bersifat perkumpulan dan nirlaba, OpenDesa memiliki misi agar pengembangan perangkat TIK Terbuka desa berbasis komunitas, seperti aplikasi sistem informasi OpenSID, diperbanyak dan dikembangkan secara berkelanjutan. Hingga saat ini, lebih dari 20.000 desa telah menginstal OpenSID, dengan 8.000 desa di antaranya aktif menggunakan sistem informasi desa ini.
OpenDesa juga memberikan masukan kepada Bappenas untuk melakukan integrasi aplikasi desa secara vertikal, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data desa. Hal ini didasari karena terlalu banyak aplikasi pemerintah yang diberikan kepada desa dan memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda, tentunya hal ini semakin memberatkan desa, terlebih fokus mereka adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagaimana yang disampaikan Ketua Dewan Pengawas OpenDesa, Eddie Ridwan:
“Integrasi aplikasi desa secara vertikal sangat penting untuk memastikan data yang ada di desa dapat digunakan secara optimal oleh pemerintah pusat dan daerah. Hal ini akan memudahkan dalam pengambilan keputusan yang berbasis data dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas, integrasi aplikasi vertikal seperti:
- Integrasi dengan aplikasi Kemendagri (Prodeskel, Sipeda, SIAK, Siskeudes, dsbnya);
- Integrasi dengan apikasi Kemendesa (IDM, SDGs, dsbnya);
- Integrasi dengan aplikasi Bappenas (Sepakat, Indeks Desa Tunggal);
- Integrasi dengan aplikasi Pemda, melalui Solusi Satu Data Kabupaten.”
OpenDesa juga selalu siap berkolaborasi dan bekerjasama dengan berbagai instansi baik pusat maupun daerah, daripada membangun sistem baru lebih baik terus kembangkan apa yang sudah ada, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Kerjasama OpenDesa, Ginanjar sebagai berikut:
“OpenDesa telah menjalin kerjasama dengan Pemprov Lampung dan beberapa pemerintah daerah dalam pemanfaatan sistem informasi desa, semua kebutuhan data di daerah dapat kita susun bersama berdasarkan kebutuhan dan regulasi yang ada, seperti di Kabupaten Tabanan yang sudah bekerjasama, kita bentuk Tim Gabungan yang terdiri dari desa sebagai penyedia data, DPMD, Diskomnfo, Bappeda, Brida dan unsur pemerintah lainnya guna menyusun pengembangan aplikasi OpenSID dan OpenKab sesuai dengan kebutuhan.”
Harapannya, ajang dengar pendapat dan saling berbagi pengalaman antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga penyedia sistem informasi desa dapat berjalan secara rutin dan terdapat tindak lanjut kedepannya. Pertemuan seperti ini dianggap sangat penting demi kemajuan desa-desa di Indonesia.
Diskusi ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus mendukung digitalisasi desa dan meningkatkan kapasitas serta kualitas pengelolaan data desa. Bappenas menyatakan akan terus mendorong integrasi dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, untuk menciptakan sistem informasi desa yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
