Kamis. 5 Desember 2024, dilaksanakan pertemuan guna membahas kerjasama OpenDesa dengan Kabupaten Lima puluh kota dalam rangka digitalisasi nagari. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula kantor Diskominfo Kabupaten Lima Puluh Kota yang dihadiri oleh Kepala dinas, sekretaris dinas dan Kabid Tik Diskominfo, perwakilan DPMD serta, jajaran pendiri dan pengurus OpenDesa.
Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki hubungan yang sangat erat dengan OpenDesa, tidak hanya karena tempat berdirinya lembaga ini, tetapi juga karena tiga pendiri OpenDesa berasal dari wilayah ini. Selain itu, Sekretariat Nasional OpenDesa juga berada di Lima Puluh Kota. Hal ini menciptakan tanggung jawab moral bagi OpenDesa untuk memastikan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan manfaat langsung dari pengembangan teknologi yang telah dirintis dan dikelola oleh OpenDesa. Oleh karena itu, OpenDesa merasa terpanggil untuk berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pengembangan dan penerapan Sistem Informasi Desa (OpenSID) berbasis Satu Data Kabupaten.
Sebagai dasar dalam melaksanakan kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, maka dibahas mengenai ruang lingkup kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi:
- Pengembangan dan penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa OpenSID, OpenKab serta ekosistem aplikasi terkait guna mewujudkan satu data Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mendukung realisasi SPBE di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mendukung peningkatan kapasitas dan kapabilitas penggunaan OpenSID oleh desa melalui program pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan.
Berdasarkan Kesepakatan Bersama tersebut, disusun juga Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan OPD teknis terkait diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominfo) serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Dengan komitmen kerja sama ini, diharapkan seluruh nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat memanfaatkan OpenSID dengan baik, mewujudkan sistem informasi desa yang tidak hanya bermanfaat bagi administrasi dan pelayanan desa, tetapi juga mendukung pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan terpadu.
